Semua PNS Dipaksa Pakai Kendaraan Listrik, Target Populasi Meningkat di Tahun 2030

ARIPITSTOP.COM – Pemerintah menargetkan pembelian 135 ribu mobil listrik dan 400 motor listrik hingga 2030. Pembelian ditujukan untuk mendorong popularisasi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia. Bahkan untuk mempercepat target tersebut, rencananya semua PNS akan memakai kendaraan listrik.

Disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Pemerintah berupaya mempercepat pembentukan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Selain mengeluarkan regulasi yang memudahkan para produsen otomotif dalam membuat kendaraan listrik, pemerintah juga memiliki target untuk memperbanyak penggunaan mobil listrik dan motor listrik di lingkungan instansi pemerintahan.

“Menciptakan ekosistem BEV (Battery Electric Vehicle) tentu perlu keterlibatan para pemangku kepentingan, dari produsen, produsen baterai, pilot project, konsumen, dan infrastruktur. Pemerintah menargetkan produksi BEV pada 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih, serta 2,45 juta unit untuk kendaraan roda dua. Produksi kendaraan listrik diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua,” kata Agus dilansir dari Detik.com.

“Bersamaan dengan hal tersebut untuk mempercepat popularisasi penggunaan EV (Electric Vehicle), pemerintah akan menetapkan peraturan tentang road map (peta jalan) pembelian EV di instansi pemerintahan. Dalam road map tersebut, diperkirakan pembelian kendaraan listrik akan mencapai 135 ribu unit untuk roda empat dan 400 ribu unit untuk roda dua pada tahun 2030,” jelas Agus.

Berdasarkan roadmap ESDM, Indonesia akan berhenti menjual motor konvensional pada 2040 dan setop menjual mobil konvensional pada 2050. Berikut penjelasan ESDM atas roadmap target nol emisi dari tahun ke tahun hingga 2060:

2021
Pada 2021, pemerintah dikatakan Arifin akan merilis regulasi berupa peraturan presiden terkait energi baru terbarukan dan retirement coal.

2022
Arifin menyebut pada tahun ini bakal ada Undang-Undang energi baru terbarukan dan penggunaan kompor listrik untuk dua juta rumah tangga per tahun.

2024
Pembangunan interkoneksi, jaringan litstrik pintar (smart grid). dan smart meter.

2025
Bauran energi baru terbarukan yang mencapai 23 persen didominasi PLTS pada 2025.

2027
Indonesia berhenti mengimpor LNG.

2030
Sebesar 42 persen energi baru terbarukan didominasi dari PLTS pada 2030. Jaringan gas menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak 2 juta (mobil) dan 13 juta (motor), penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh/kapita

2031
Semua PLTU tahap pertama subcritical akan mengalami pensiun dini pada tahun ini.

2035
Terdapat interkoneksi antar pulau mulai COD di tahun 2035 dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh/kapita dan bauran energi baru terbarukan mencapai 57 persen dengan didominasi PLTS, Hydro dan Panas Bumi.

2040
Bauran energi baru terbarukan sudah mencapai 71 persen dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, Lampu LED 70%, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita.

2045
Pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama mulai COD. Arifin menyebut pihaknya mempertimbangkan penggunaan energi nuklir mulai 2045 dengan kapasitas 35 GW sampai 2060.

2050
Bauran energi baru terbarukan diharapkan sudah mencapai 87 persen pada 2050 dan konsumsi listrik mencapai 4.299 kWh/kapita. Pada tahun ini dikatakan penjualan mobil konvensional sudah dihentikan.

2060
Bauran energi baru terbarukan telah mencapai 100 persen, didominasi PLTS dan Hydro serta dibarengi dengan penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh/kapita.